2 Tahun Menanti, DPR RI Akhirnya Sahkan UU Antiterorisme

Jun

2 Tahun Menanti, DPR RI Akhirnya Sahkan UU Antiterorisme

Rangkaian teror di Indonesia sejak awal Mei ini jelas mendesak agar RUU Antiterorisme segera disahkan oleh DPR RI. Apalagi para anggota dewan itu dirasa terlalu berlama-lama sehingga menghabiskan dua tahun lamanya. Tingginya desakan dari masyarakat luas hingga Presiden Jokowi akhirnya membuat DPR RI langsung gerak cepat.

 

Hari Jumat (25/5) kemarin, rapat paripurna DPR akhirnya mensahkan RUU menjadi UU Antiterorisme. Sebelum proses pengesahan, M Syafi’i selaku Ketua Pansus RUU Antiterorisme melaporkan hasil pembahasan dengan merinci apa saja yang sudah dilakukan Pansus seperti melakukan rapat dengan pemerintah, ormas, LSM, Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute hingga ICJR, seperti dilansir detikcom.

 

Setelah UU Antiterorisme disahkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun menghimbau agar masyarakat tidak menyalahkan mereka lagi. “Sekarang bola ada di tangan pemerintah. Hari ini juga kami akan berupaya mengirimkan surat hasil rapat ke pemerintah supaya segera dijadikan UU. Ke depannya kalau ada apa-apa lagi, jangan DPR dijadikan kambing hitam.”

 

Kini setelah RUU Antiterorisme disahkan, Pansus berharap agar PP yang mengatur jalannya UU itu bisa diterbitkan maksimal 100 hari. Lebih lanjut Syafi’i meminta agar Perpres juga diterbitkan maksimal satu tahun setelah UU Antiterorisme disahkan. Dalam menyusun Perpres, politikus Gerindra itu berharap agar pemerintah melibatkan DPR.

 

RUU Disahkan, 461 Anggota Dewan Tak Hadir

 

Meskipun RUU Antiterorisme adalah sebuah pembahasan penting DPR RI yang begitu dinantikan masyarakat, tampaknya tak semua anggota dewan berpikir hal yang sama. Tak main-main, dalam rapat paripurna pengesahan itu ada 461 anggota dewan yang tak hadir. Dari absensi yang ada, cuma 99 dari 560 anggota DPR RI yang datang dengan 90 orang tercatat meminta izin.

 

Rapat paripurna itu dimulai pada pukul 10.30 WIB dan dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Beberapa pimpinan judi poker lain yang hadir adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin serta Hidayat Nur Wahid. Dari 10 fraksi parpol di DPR, kehadirannya di bawah 30% semua. Bahkan yang terendah adalah fraksi PAN di mana dari 48 anggota mereka hanya lima orang yang hadir alias 10% saja.

 

WNI Dari Suriah Bakal Dicek BNPT

 

Melalui UU Antiterorisme, ada banyak hal yang bakal diatur terkait teror termasuk salah satunya adalah kepulangan WNI dari Suriah. Sekedar informasi, ada banyak pelaku jaringan teror di Indonesia yang ternyata sempat mendapat kepelatihan di Suriah. Tak heran kalau akhirnya UU Antiterorisme meminta para WNI yang baru dari Suriah harus menjalani assessment oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

 

Supaya tidak memiliki pemahaman radikal, WNI yang baru dari Suriah akan ikut dalam program kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Tak cuma itu saja, UU Antiterorisme juga mengatur mengenai perlindungan korban teror terkait bantuan medis, rehabilitasi, santunan dan kompensasi. Hal ini mengacu pada banyaknya korban teror yang belum sembuh dari trauma teror mengerikan.

 

Lebih lanjut lagi, UU Antiterorisme merumuskan bahwa TNI akan ikut serta dalam pemberantasan aksi teror yang ada di Indonesia. Masuknya TNI ini jelas membawa amunisi baru dalam memberantas jaringan teror karena sejauh ini hanya pihak kepolisian yang dilibatkan. Semoga saja dengan perubahan ini, segala bentuk aksi teror akan bisa dihilangkan dari bumi Nusantara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *